Lebongconservation's Blog


Prospektus Pasar Carbon Untuk Peningkatan Ekonomi Daerah.

Prospektus Pasar Carbon Untuk Peningkatan Ekonomi Daerah.

Implementasi mengenai pasar Carbon dan sektor  kehutanan merupakan solusi untuk menjaga hutan dari kehancuran yang di akibatkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2006 telah merintis pengelolaan hutan dengan cara tidak menebang pohon atau memanfaatkan kayu, melainkan dengan memanfaatkan Carbon untuk di kompensasikan dengan dasar dari Kyoto Protocol

Keberanian Pemerintah Kabupaten Lebong dalam mewujudkan implementasi pasar carbon tidak semata untuk mendatangkan devisa, melainkan membangun  daerah dengan cara ber konservasi.

Prospektus pasar Carbon diawali dengan diselenggarakannya konvensi PBB mengenai perubahan iklim (UNFCC) mulai ditandatangani pada saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brazil pada tahun 1992, sehingga setelah diratifikasi oleh 175 negara, pada tanggal 21 Maret 1994 Konvensi Perubahan Iklim dinyatakan berkekuatan hukum dan mengikat secara hukum (legally binding) kepada para pihak yang meratifikasinya, termasuk Indonesia sebagai penandatangan konvensi ikut meratifikasi melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1994.

Salah satu tujuan pokok dari konvensi perubahan iklim (UNFCCC) adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (greenhouse gases) pada tingkat yang aman yang tidak mengganggu sistem iklim secara global. Sehingga konvensi akhirnya membagi para pihak kedalam dua kelompok yaitu kelompok negara maju dan industri yang dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke atmosfer dengan sebutan Annex I dan negara-negara berkembang dalam kelompok Non-Annex I.

Secara tidak langsung bahwa pasar carbon dapat meningkatkan satu pendapatan daerah dalam sektor kehutanan, dengan konsep yang berbeda pada awalnya kehutanan dapat diberdayakan melalui konsep-konsep pemanfaatan Hutan Tanaman Industri atau melaui KPH yang ada di bawah pengelolaan hutan di Indonesia, namun terjadia paradigma yang berbeda dalam memberdayakan sektor kehutanan  dengan melestarikan sektor kehutanan.

Kyoto Protocol mewajibkan secara hukum negara-negara yang tergabung dalam Annex I secara bersama-sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990, pada periode komitmen pertama tahun 2008-2012. Kyoto protocol juga mengatur penjatahan jumlah emisi gas rumah kaca yang wajib diturunkan oleh masing-masing anggota Annex I. Misalnya Amerika Serikat wajib menurunkan 36,1% dari jumlah total karbon dioksida (CO2) sebanyak 4.957.002 giga yang diemisi oleh negara tersebut pada tahun 1990.

Bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam Non-Annex I, tidak ada kewajiban dalam meratifikasi Kyoto Protokol karena memang tidak diwajibkan untuk ikut menurunkan emisi karbon, akan tetapi apabila negara-negara berkembang tidak meratifikasi protokol maka mereka juga tidak diperkenankan untuk terlibat melaksanakan proyek penurunan emisi karbon sebagaimana skema penurunan emisi yang diatur dalam Kyoto Protokol

Tedapat tiga mekanisme fleksible yang dapat dilakukan, dalam menerapkan kosep pasar carbon dalam rangka untuk menurunkan emisi carbon yang sudah ditetapkan yaitu:

  1. Implementasi Bersama (Joint Implementation-JI), yaitu proyek investasi penurunan emisi gas rumah kaca yang hanya dilakukan antar negara maju yang tergabung dalam Annex I. Hasil proyek ini masing-masing negara peserta akan memperoleh imbalan berupa Unit Penurunan Emisi (Emission Reduction Unit – ERU)
  2. Perdagangan Emisi Internasional (International Emission Trading), yaitu perdagangan Unit Penurunan Emisi (ERU) yang juga hanya berlaku antara negara maju tergabung dalam Annex I; dan
  3. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism-CDM) merupakan gabungan antara Implementasi Bersama (JI) dan Perdagangan Emisi Internasional (IET), yang dapat dilaksanakan antara negara-negara maju Annex I dan negara-negara berkembang tergabung dalam Non-Annex I. Kegiatan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB/CDM) akan menghasilkan apa yang disebut dengan istilah Emisi Disertifikasi (Certified Emission Reduction – CERs)

Clean Development Mechanisme-CDM

Dalam causes Lebong Carbon Conservation Program  mengulas secara singkat tentang Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanisme-CDM) yang merupakan satu-satunya meknisme fleksibel dalam Kyoto Protocol yang dapat dilaksanakan antara negara-negara maju (Annex I) dan Negara Berkembang (Non-Annex I), khususnya Mekanisme Pembangunan Bersih pada sektor kehutanan.

Mekanisme Pembangunan Bersih atau lebih dikenal dengan istilah atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah salah satu mekanisme fleksible dalam Kyoto Protocol selain Implementasi Bersama (joint implementation-JI) dan Perdagangan Emisi International (International Emission Trading-IET), yang memungkinkan negara maju untuk melakukan kegiatan investasi di negara berkembang dalam rangka memenuhi kewajiban penurunan emisinya.

Secara teori pola dan bentuk  kerjasama investasi bidang Mekanisme Pembangunan Bersih dapat berupa pendanaan bilateral, pendanaan multilateral dan pendanaan unilateral, untuk itu diharapkan tidak terdapt ada dua mutual benefit yang bisa diperoleh baik bagi negara maju maupun negara berkembang dengan mengimplementasi CDM , yaitu:

  1. Membantu negara maju dalam memperoleh jatah penurunan emisinya lewat Certified Emissin Reduction (CERS) yang diperoleh dari kegiatan investasi MPB; dan
  1. Membantu transfer teknologi dan promosi kegiatan pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang sekaligus partisipasi negara berkembang dalam stabilisasi iklim global.

Beberapa sektor yang dapat dikembang melalui kegiatan Mekanisme Pembangunan Bersih  dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu

  1. sektor yang kegiatan utamanya bertujuan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca Kategori pertama umumnya sektor-sektor yang memanfaatkan energi seperti listrik, transportasi, industri, komersil, rumah tangga dan persampahan
  1. sektor yang kedua  kegiatan utamanya bertujuan untuk menyerap gas rumah kaca dari atmosfer. sektor kegiatan non-energi yang sering juga disebut sebagai carbon sequestration, seperti kegiatan sektor kehutanan.

Dari sisi kelembagaan, Mekanisme Pembangunan Bersih memiliki kelembagaan tingkat internasional berupa Badan Pelaksana MPB (CDM Executive Board) dan juga kelembagaan tingkat nasional khusunya di Indonesia yang disebut Badan Otorita Nasional MPB (Designated National Authority-DNA), atau sekarang sudah terbentuk semacam centre point Komisi Nasiolal Pembanguna Bersih.

Tugas utama dari Badan Pelaksana MPB adalah menerima secara resmi pengusulan proyek MPB dan menerbit CERs (certified emission reduction) yang dihasilkan oleh proyek MPB tersebut. Sedangkan Badan Otorita Nasional MPB (DNA) memiliki tugas utama untuk menerima atau menolak usulan proyek MPB yang diajukan oleh pengembang proyek berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan baru kemudian mengajukan usulan proyek MPB ke Badan Pelaksana MPB tingkat internasional.

Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) di Sektor Kehutanan

Pada Saat team pelaksana Lebong Carbon Consevation melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Lebong banyak sekali pertanyaan yang rasanya cukup mengelitik, seperti bagaimana cara menjual carbon dan bagaimana menangkut carbon tersebut apakah pakai truk atau pakai karung.sesuatu pertanyaan yang harus dijawab secara sistematis, dan mungkin juga pada beberapa member di causes memiliki pertanyaan pada saat kami melaksanakan sosialisasi tersebut

Penjelasan mengenai bagaimana teknis dan pelaksanaan bahwa carbon yang ada di hutan itu dapat dijual, cukup sulit memberikan gambaran, karena bentuk dan barangnya tidak nyata, namun  dapat kami uraikan sebagai berikut:

  1. Pertama, mencegah pelepasan karbon yang tersimpan dalam tegakan hutan ke dalam atmosfer/udara dengan cara mengurangi laju deforestasi dan mencegah kebakaran hutan; kedua, secara aktif meningkatkan stok karbon (atau dikenal sebagai sequestrasi karbon), untuk itu kasus pencurian kayu, pembakaran hutan dan pembukaan ladang secara liar akan mengancam bumi ini, dan suhu udara akan semakin panas
  2. Kedua melalui kegiatan penanaman pohon, perbaikan manajemen lahan dan memaksimumkan regenerasi alami kawasan hutan yang terdegradasi. Fungsi sequestrasi atau juga sering disebut fungsi penyerap karbon (carbon sink) hutan sangat strategis karena hutan dapat menyerapkan gas karbon dioksida (CO2) yang ada di atmosfir, yang kemudian diikat dan disimpan dalam bentuk biomassa berupa batang, dahan, ranting dan akar pohon.
  3. Semakin tinggi usia dan semakin besar pohon kayu, maka akumulasi dan kandungan karbon yang tersimpan berupa biomassa juga semakin besar. Apabila kayu atau pohon dipanen/ditebang, dan atau terjadi kebakaran hutan terjadi, misalnya, maka akan terjadi pelepasan karbon dioksida kembali ke atmosfir bumi.

Maka seektor kehutanan  memiliki  berperan dalam menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca khususnya gas karbon dioksida (CO2), dalam dua bentuk (CIFOR, 2002): aturan-aturan dan kerangka tersebut diatur dalam satu mekanisme yang disebut CDM sektor kehutan, masalah kehutanan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim khususnya dalam skema CDM  Kyoto Protocol

Beberapa prinsip dan syarat yang disepakati  yang berkaitan dengan CDM  sektor kehutanan adalah untuk proses dan mekanisme sebagai berikut

  1. Hutan didefinisikan sebagai area dengan luas minimum 0,5 – 1 hektar, dengan lebih dari 10-30 persennya ditumbuhi tanaman dewasa, yang tinggi minimumnya mencapai 2-5 meter. Wilayah hutan dapat merupakan hutan tertutup atau terbuka dengan berbagai jenis tumbuhan;
  2. Aforestasi (Afforestation) adalah aktivitas langsung yang dilakukan oleh manusia dalam mengubah area yang minimal dalam 50 tahun bukan merupakan wilayah hutan menjadi area hutan dengan tindakan-tindakan seperti penanaman, pembibitan, dan atau aktivitas lain yang mempromosikan sumber-sumber pembibitan alam
  3. Reforestasi (Reforestation) adalah aktivitas langsung yang dilakukan manusia dalam mengubah area bukan hutan menjadi area hutan melalui kegiatan penanaman, pembibitan, dan atau kegiatan lain yang mempromosikan sumber-sumber pembibitan alam, di area yang pada awalnya merupakan area hutan namun mengalami perubahan menjadi area bukan hutan.

Pada sisi  teknis yang perlu diketahui berkaitan dengan pelaksanaan CDM sektor kehutanan, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan meliputi aspek dan implikasi sebagai berikut :

Batasan Kegiatan Aforestasi dan Reforestasi dalam CDM Implikasi dari ditetapkannya batasan kegiatan Aforestasi dan Reforestasi (Afforestation and Reforestation-A/R) pada Marakesh Accord menyebabkan pelaksanaan CDM sektor Kehutanan melalui kegiatan Aforestasi hanya berlaku atau sah untuk kawasan yang dikategorikan sebagai lahan kritis (bukan hutan) sejak 50 puluh tahun yang lalu.

Sedangkan untuk kegiatan Reforestasi hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan yang dikategorikan sudah rusak (degraded forest) terhitung sejak tahun 1990. Implikasi lain dari pembatasan definisi tidak dapat dimasukkannya kegiatan konservasi hutan atau perlindungan hutan (primer dan sekunder) dalam proyek karbon dibawah skema CDM.

Batasan  Baseline  yangb merupakan suatu skenario tentang kondisi cadangan karbon hutan dan pertambahan jumlah karbon hutan yang diperoleh pada kawasan proyek jika tidak dilaksanakannya kegiatan Aforestasi dan Reforestasi CDM. Atau dengan kata lain bahwa baseline adalah jumlah cadangan dan pertambahan jumlah karbon hutan yang diciptakan oleh suatu kawasan tanpa adanya kegiatan Aforestasi dan Reforestasi.  Baseline suatu proyek sangat penting untuk diketahui, karena akan berimplikasi pada perhitungan jumlah karbon yang dihasilkan melalui kegiatan aforestasi maupun reforestasi CDM.

Metode yang digunakan dalam menghitung baseline suatu proyek karbon hutan umumnya mengikuti empat langkah berikut:

  1. menghitung jumlah stok karbon sebelum dilaksanakannya proyek aforestasi atau reforestasi MPB (sering disebut dengan historical baseline)
  2. memprediksi jumlah perubahan stok karbon jika tidak dilaksanakan kegiatan aforestasi dan reforestasi MPB (sering disebut reference case);
  3. memperkirakan perubahan stok karbon akibat dilaksanakannya proyek aforestasi dan reforestasi MPB (sering disebut dengan istilah project case); dan
  4. memprediksi jumlah selisih antara stok karbon reference case dan project case, selisih jumlah stok karbon reference case dan project case inilah yang akan disertifikasi dan bisa diperdagangan dalam bentuk Emisi Disertifikasi (CER). yaitu  satuan penurunan emisi setara 1 ton CO2 dalam bentuk sertifikat.

Apabila terjadi kasus pembakaran hutan kasus illegal logging atau terjadinya pengrusakan hutan CER yang telah diterbitkan akan dikaji ulang dan berdampak pengurangan  nilai Credit

Prospek Perdagangan Karbon Hutan lewat Skema CDM

Sementara itu dilihat dari sisi penawaran, persaingan untuk menjual karbon hutan lewat MPB sektor kehutanan oleh negara berkembang non-Annex I kelihatannya cukup ketat. Hasil perhitungan beberapa konsultan bidang Carbon trade dapat menyimpulkan hanya  dari kegiatan Reforestasi saja potensi penawaran karbon negara berkembang mencapai 94,2 juta ton/tahun. Dimana pangsa pasar terbesar dimiliki oleh negara Brasil (26,1%), Amerika Latin lainnya (20%), sedangkan Indonesia sendiri memiliki pangsa 15,8 juta ton CO2/tahun (16,8%).

Belum lagi penawaran karbon hutan yang berasal dari kegiatan Aforestasi. Selanjutnya berdasarkan National Strategy Study (NSS) CDM  yang dilakukan oleh Kantor Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2003, kemampuan supply karbon Indonesia lewat MPB mencapai 36 juta ton CO2/tahun, dimana 28 juta ton CO2/tahun diantaranya dari sektor kehutanan.

.

Terbatasnya jumlah permintaan karbon lewat MPB sektor kehutanan dan tingginya persaingan pasokan karbon hutan dari negara-negara non-Annex I, akan berdampak pada fluktuasi harga Emisi Disertfikasi (CER) di pasar global. Bila pasokan jauh lebih besar dari permintaan, maka harga CER cenderung mendapat tekanan atau turun. Saat ini harga pasaran karbon berkisar antara US$ 3 – US$ 8/ton CO2.

Kesimpulan

Kesimpulan prospectus penjualan Carbon dalam sektor kehutanan dapat diindikasikan bisa mendapatkan semacam Devisa bagi pendapatan  daerah, dengan satu nilai tambah yang sangat positif, selain itu hutan yang saat ini banyak sekali permasalahan dapat di reduksi dalam kasus-kasus pengrusakan hutan, diperlukan satu konsep bagaimana hal ini dapat di terjemahkan di lingkungan kita supaya mengetahui dampak dan manfaaat hutan tidak untuk ditebang melainkan untuk dipelihara dan dijaga


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: